MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melalui kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si. dan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Gunawan Wisnu, S.H., M.H., Selasa (4/8/2026), di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Kantor Bappeda Muara Enim.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Muara Enim memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto Sutopo, S.Pd., Sekretaris Daerah Ir. H. Yulius, M.Si., para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta para camat.
Plt. Bupati Muara Enim, Sumarni, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Pemkab Muara Enim dan Kejari Muara Enim.
Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah, bagian hingga kecamatan, dalam mengantisipasi sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan pendampingan dan penguatan bagi jajaran pemerintah daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara tepat, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Gunawan Wisnu menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup sejumlah bentuk layanan hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Di antaranya berupa bantuan hukum dan pendampingan dalam penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi).
Selain itu, kerja sama juga mencakup pemberian pertimbangan hukum, mitigasi risiko, pencegahan korupsi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan narasumber yang kompeten.
Gunawan berharap sinergi antara Kejari dan Pemkab Muara Enim dapat berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
“Semoga kerja sama ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat dalam mendukung seluruh program pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Muara Enim dan Kejari Muara Enim berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan taat hukum.
