PRABUMULIH, seputarsumsel.co.id – Pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardyanto, yang mengkritik Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menuai respons dari kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah, SH, menilai kritik yang disampaikan Tiyo tidak lagi berfokus pada substansi kebijakan pemerintah, melainkan telah mengarah pada serangan terhadap pribadi Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Riza saat konferensi pers bersama pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Prabumulih di Ruang Fraksi Gerindra, Senin (15/6/2026).
Menurut Riza, Partai Gerindra menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap menjunjung etika, kesantunan, dan tanggung jawab.
“Kami menghormati kritik sebagai bagian dari demokrasi. Tetapi kritik harus disampaikan secara objektif, santun, dan berdasarkan fakta. Jangan sampai kritik berubah menjadi serangan terhadap pribadi seseorang,” ujar Riza.
Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mendorong perbaikan. Namun, ketika kritik disertai pelabelan maupun pernyataan yang dianggap merendahkan kepala negara, menurutnya hal tersebut sudah keluar dari koridor kritik yang sehat.
“Ketika kritik tidak lagi membahas kebijakan, tetapi menyerang figur Presiden secara pribadi, tentu itu menjadi persoalan. Kritik harus fokus pada program dan kebijakan, bukan pada upaya mendiskreditkan seseorang,” katanya.
Meski menyayangkan pernyataan Tiyo, Riza menegaskan Fraksi Gerindra tetap terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Ia mencontohkan sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun program pembangunan lainnya yang menurutnya perlu terus diawasi dan dievaluasi bersama.
“Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah, silakan disampaikan. Kami menyadari tidak ada kebijakan yang sempurna. Karena itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat diperlukan agar program semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Riza juga mengingatkan bahwa kritik yang berkualitas seharusnya disertai data, argumentasi yang kuat, serta menawarkan solusi atas persoalan yang dikritisi.
“Kritik yang membangun adalah kritik yang memberikan alternatif solusi. Kalau hanya menyerang, menghina, atau memberi stigma negatif kepada seseorang, tentu tidak memberikan manfaat bagi demokrasi maupun masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra Kota Prabumulih mengajak mahasiswa, akademisi, dan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jika ada temuan di lapangan, baik terkait pelaksanaan MBG maupun program lainnya, sampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap program benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Riza berharap ruang demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik melalui budaya kritik yang beretika, substantif, dan berorientasi pada perbaikan.
“Kritik boleh, bahkan harus ada dalam demokrasi. Namun kritik juga harus disampaikan dengan etika, argumentasi, dan substansi yang jelas agar benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya.
