PALI – Enam Bulan Asgianto ST Di Tampuk Pimpinan Kabupaten PALI” Selalu Di Kangkangi Bawahannya, dapatkah keberhasilan tercapai di Bumi Serepat Serasan ini…?
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang tinggi, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat.
Menurut Hasan ST,MT. “Pemimpin yang baik akan mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan akuntabel, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dengan demikian, pernyataan bahwa keberhasilan suatu daerah tidak tercapai jika pejabatnya buruk adalah benar. Kualitas kepemimpinan dan birokrasi di daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, 17/07024.
Mengutip dari berbagai sumber dari pemberitaan media yang viral terkait isu isu hangat tentang tata kelola penggunaan anggaran yang di duga tidak keberpihakan kepada masyarakat, membuktikan tata kelola di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten PALI, masih di anggap bobrok dari Tahun ke Tahun, Ungkapnya.
Pernyataan tersebut benar. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan birokrasi di daerah tersebut. Pejabat yang baik, dengan integritas dan kompetensi yang tinggi, akan mampu mengelola potensi daerah secara efektif, merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengimplementasikan program-program pembangunan dengan baik.
Sebaliknya, jika pejabat daerah buruk, berpotensi menimbulkan masalah seperti korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat kemajuan daerah,katanya.
“Namun sampai saat ini program yang di gaungkan Bupati PALI belum terlihat di muka publik, yang ada malah citra pemerintah Kabupaten PALI Ahir Ahir ini rusak oleh kelakuan para oknum oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI yang masih saja berulah seolah tak takut dengan resiko seperti sudah kebal hukum saja.
Perihal ini sangatlah mempunyai dasar yang kuat jika di lihat secara detail dan mendalam dari banyaknya pemberitaan pejabat yang tidak profesional dalam penggunaan anggaran yang di anggap ugal ugalan, jelasnya.
1.Kata ugal ugalan seperti terjadi pada beberapa titik pembangunan infrastruktur drainase yang dapat kita duga belum ada manfaatnya yang menjadi tidak keberpihakan pada masyarakat.
Pembangunan Drainase yang kurang tepat sasaran jauh dari pemukiman warga padahal di pemukiman warga masih banyak yang lebih membutuhkan, dan juga pengerjaannya di duga mencuri ketebalan volume dinding, pengerjan kurang rapi, ada juga yang amburadul tak elok di pandang mata.
2.Pembangunan infrastruktur jalan yang tidak keberpihakan kepada masyarakat seperti membangun jalan sesuka hati, seolah mendahului kepentingan pejabat daripada masyarakat.
Kenapa begitu” karena pembangunan infrastruktur tersebut membangun di tempat yang tidak ada pemukiman masyarakat yang tidak punya akses tembus alias jalan buntu.
Info yang beredar ada kejanggalan yang dapat di anggap menguntungkan pribadi, karena informasinya ada tanah pejabat tinggi PUTR Kabupaten PALI di lahan pembangunan jalan tersebut.
“Ada juga pembangunan jalan di kebun sawit yang belum ada azaz manfaatnya karena masih banyak Pemukiman masyarakat yang lebih membutuhkan, semua itu di Leading sektor dari Dinas PUTR Kabupaten PALI.
Dari semua pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut akibat kelalayan pihak pihak terkait dalam pengawasan dari Dinas PUTR Kabupaten PALI.
“Namun yang lebih di sayangkan lagi para pejabat Dinas PUTR Kabupaten PALI seolah tak berkutik dan bungkam seribu bahasa,seakan ada yang di takuti sehingga tidak dapat berbuat banyak, mungkinkah ada intervensi atau para Oligarki sudah mulai bermain di kabupaten PALI…?
3.Selain pembangunan infrastruktur ada juga yang di anggap janggal karena manfaatnya tidak terlalu menyentuh hanya bisa sekali pakai tidak dapat di gunakan jangka panjang yaitu pengadaan Belanja pengadaan Empek-empek kapal selam, Kerupuk Ikan dan Otak otak yang menelan Anggaran mencapai 2,3 M lebih di Dinas Perikanan, apa tujuan program ini, target yang dituju dalam program ini seperti apa?, tidak ada arah dan tujuan yang jelas justru yang terlihat oragansi penggunaan uang Negara yang di duga syarat aroma KKN.
4.Empat paket pengadaan pupuk di dinas pertanian yang menelan Anggaran 38 Miliar lebih, padahal itu diduga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat PALI yang mayoritas petani karet dan sawit, petani karet saat ini sedang menjerit akibat hasil produksi menurun drastis akibat penyakit gugur daun yang sampai saat ini belum ada solusi.
5.Pengadaan dan sewa mobil dinas yang menelan anggaran Rp 12 miliar lebih yang menggunakan Anggaran APBD Kabupaten PALI T. A 2025 di Sekretariat Daerah padahal Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran, jelas membatasi untuk tidak melakukan belanja yang kurang bermanfaat dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
6.Tersebar banyaknya mobil Dinas menggunakan No Polisi palsu yang di gunakan para pejabat dan juga di kuasai bukan ASN di duga orang terdekat Bupati PALI Asgianto ST.
7.Satuan Pramong Praja (SATPOL-PP) dimana katanya akan menegakkan perda terkait Hewan berkaki Empat, yang masih saja berkeliaran sampai saat ini,belum ada tindakan sampai saat ini, padahal baru baru ini ada teror Anjing gila di areal Kecamatan Tanah Abang yang banyak memakan korban luka gigitan Anjing gila, sampai sampai dilarikan ke Rumah Sakit.
8.Pemerintah Kabupaten PALI membuat Peraturan Daerah terkait larangan kepada seluruh masyarakat,pembuangan Sampah sembarangan akan di kenakan Denda tak tanggung tanggung.
9.Na sekarang yang jadi polemik dan pertanyaan di benak masyarakat apakah tempat pembuangan sampah sudah merata ada di setiap desa, jika Desa yang belum ada Tempat pembuangan Sampah bagaimana, boleh saja membuat aturan demi penertiban dan tujuan kebersihan, namun membuat peraturan itu harus ada solusinya dahulu agar tidak jadi polemik di kalangan masyarakat.
- Banyaknya program Konblok dengan nilai yang fantastis, namun gedung sekolah ada yang amburuk atap,plafon, rangka kayunya yang rusak termakan usia.
Padahal kalau di anggap lebih penting ya lebih penting bangun gedung sekolah dulu daripada pemasangan konblok di lapangan sekolah.
Memang sih begitulah yang namanya pemerintah tidak ada yang mau rugi atau salah, tidak dari pemerintah pusat tidak dari daerah seringkali membuat peraturan tanpa ada solusi yang ujungnya rakyat lagi jadi korban, ujarnya.
Dari setiap permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa para pejabat di kabupaten PALI terlihat ketidak profesional lannya dalam mengemban tugas, apakah mungkin ada kesengajaan atau ada maksud lain, toh kok mulai dari perencanaan sampai ke tahap pengerjaan masih saja banyak yang bermasalah.
Jika perihal itu benar adanya, pantas saja bermacam spekulasi muncul di benak masyarakat menanyakan keprofesionalan para pejabat di lingkungan Pemerintah kabupaten PALI, serta kemanakah ketegasan Asgianto dan Iwan Tuaji selaku pimpinan tertinggi.
Pemerintahan yang bersih bukan hanya tentang citra atau klaim keberhasilan, melainkan tentang membangun pondasi yang kokoh untuk generasi mendatang.
“Ketika pemerintahan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekalipun dalam waktu tidak singkat, hal tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kepercayaan masyarakat penting karena tanpa dukungan dari masyarakat, birokrasi tidak akan mampu bergerak efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
“Jadi, pemerintahan itu bukan sekadar harus bersih, tetapi juga harus berdampak. Kebersihan dalam pemerintahan merupakan dasar penting, tetapi dampak yang dihasilkan adalah esensi dari eksistensi pemerintahan yang bersih itu.
Bisa saja para birokrat bangga dan merasa telah sukses hanya karena tidak korupsi, sementara masyarakatnya tetap kesulitan mengakses kebutuhan dasar. Gejala itu bisa diidentifikasi sebagai administrasi bersih yang kehilangan substansi.
Pemerintahan yang bersih hanya berarti jika beriringan dengan keberhasilan menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jika tidak demikian, maka pemerintahan yang bersih hanya akan menjadi pajangan, seperti lantai kosong yang terus-menerus disapu, tapi tidak disentuh oleh kehidupan nyata.Pemerintahan yang hanya bersih, tetapi tidak berdampak akan kehilangan empati.
Para birokrat sibuk dengan prosedur hingga lupa bahwa tujuan akhir mereka adalah melayani manusia, bukan sekadar menjaga sistem tetap rapi. Kerangka pikir pemerintahan seperti ini sering kali gagal membaca kebutuhan rakyatnya karena terlalu terfokus pada mengejar kesempurnaan administratif.
Para penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa tugas mereka bukan sekadar mencurahkan tenaga dalam membersihkan lantai, melainkan juga memastikan bahwa lantai itu digunakan untuk mendukung kehidupan, aktivitas, dan kemajuan masyarakat.
Jika tidak, maka mereka hanya akan menjadi “penjaga aula kosong”, tanpa hiruk pikuk kehidupan berkesan. Harus responsif Pemerintahan yang bersih harus selalu responsif terhadap perubahan sosial, beradaptasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,Tutupnya.
Namun sangat di sayangkan Sekretaris Daerah Kartika Yanti saat di konfirmasi wartawan terkait permasalahan yang ada saat ini tidak ada respon sama sekali.
